Pemerintahan Desa Parakan

Thursday, September 07, 2006

Profile Desa






DISITUS PEMERINTAHAN DESA PARAKAN
KECAMATAN MALEBER KABUPATEN KUNINGAN
http://desaparakan-kng.blogspot.com



Sambutan Kepala Desa


Assalamualaikum Wr.Wb



Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas ijinnya Alhamdulillah kami dapat membuat situs Pemerintahan Desa Parakan situs ini merupakan upaya Pemerintahan Desa Parakan untuk memberikan informasi yang lengkap berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Kuningan. Harapan kami melalui situs ini kami dapat memberikan Informasi kegiatan yang ada di Desa Parakan.



Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi saat ini telah membawa perubahan dan pergeseran nilai budaya dan perilaku yang semakin maju dan modern khususnya di daerah, sesuai dengan perkembangan tersebut kami merasa perlu untuk menyesuaikan kemajuan teknologi dan informasi di Desa kami, untuk memudahkan warga yang berada di perantauan baik yang ada di dalam negri maupun di luar negri sehingga mereka dapat melihat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Desa.



Melalui situs ini, para pelajar, mahasiswa/wi dan santri yang sedang menimba ilmu dapat melihat informasi Desa melalui internet di Lab Komputer tempat anda praktek atau bagi penduduk Desa yang ada di perantauan yang ingin melihat informasi Kegiatan Desa silahkan anda bisa mampir ke warung internet. Sehingga dengan demikian situs ini dapat membantu mendorong motivasi bagi penduduk Desa.



Pada tahap awal mungkin situs ini masih terbatas dan banyak kekurangan, namun kami akan terus berupaya untuk menyempurnakannya



Kepala Desa Parakan


E. Mukaha,

Sunday, August 20, 2006

POTRET DESA

SEJARAH

Diperkirakan ± ribuan tahun yang lalu sudah terdapat kehidupan manusia, hal ini didasarkan kepada peninggalan yang ditemukan di Wilayah RT 10 Dusun 3 Parakan Girang berupa sumur SiJalatunda, nama jalatunda yang sekarang sering di kisahkan dalam kisah pewayangan sumur tersebut samapai sekarang masih ada dan di pelihara oleh salah satu warga yang ada di dekatnya sumur tersebut tidak pernah kering selalu subur, Peninggalan lain berupa makam eyang Rakya Jagat dimana diatas makam tersebut terdapat batu-batu yang terukir aneh, dan makam ini disebut-sebut sebagai tempat peristirahatan orang-orang terdahulu yang terkenal berilmu tinggi.


Perjalanan Pemerintahan Desa Parakan yang sebelumnya Desa parakan terdiri dari 6 Dusun Yaitu Dusun Kaler, Dusun Kidul, Dusun Parakan Girang, Dusun Buah Jenuk, Dusun Cikahuripan dan Dusun Karang Maja pada waktu itu Kepala Desa dipimpin oleh Bp. Kuwu Suhadi (Almarhum) dan setelah terjadi pergantian kepemimpinan Desa yang kedua Oleh Kuwu Raswafi (Almarhum) Dusun Cikahuripan dan Karang Maja di Mekarkan menjadi Desa Cikahuripan. Kepemimpinan diDesa parakan sudah terjadi beberapa kepemimpinan desa diantaranya :
1. Kuwu Suhadi (Almarhum)
2. Kuwu Raswafi(Almarhum)
3. Kuwu Pejabat Smentara
4. Kuwu Wahdarum
5. Kuwu ...........
Demikian sejarah pemerintahan Desa yang telah banyak membawa perubahan terhadap kehidupan masyarakat Desa dengan berbagai pembangunan yang telah dilakukannya. Semoga Putra -Putri Desa saat ini dapat meneruskan perjuangan-perjuangan kepemimpinan terdahulunya untuk kemajuan Desa Parakan.



Potret Pemerintahan Desa Parakan

Peta Desa Parakan:Peta Desa menggambarkan area wilayah Desa yang terdiri dari lokasi Jl. raya desa, Asset Desa, dan gambaran pembangunan Desa saat ini.



Kantor Kepala Desa Inilah potret Kantor Desa Parakan, di desa ini terdapat 3 (tiga) kantor yang terdiri dari 1 Kantor Kepala Desa dan dua kantor kepala Dusun yang ada di dusun 2 dan 3, Kantor Dusun 1 dan 2 menginduk ke kantor Desa dan Kantor Dusun 3 berada di Dusun3, Kantor Dusun 4 berada di Dusun 4




Jembatan Fasilitas transportasi di Desa Parakan memiliki 2 Jembatan yaitu (1) Jembatan besar yang menghubungkan antara Desa Maleber dengan Desa Parakan, (2) Jembatan Kecil berada di Dusun 3 Parakan Girang, jembatan ini dibuat sebagai penghubung antara RT-10 dengan RT 12 yang terhalang oleh kali kecil (lebak) sehingga dengan jembatan tersebut transportasi dapat berjalan dengan baik



Tempat Ibadah Fasilitas tempat ibadah di Desa Parakan terdiri dari 3 Mesjid besar yang dipakai untuk shalat berjamaan seperti shalat jum'at dan ibadah lainnya dan 8 mushola



Sarana olahraga yang dimiliki saat ini adalah (1) Lapangan Sepak bola berlokasi di sebelah barat perkampungan Desa dan (1) lapang Voly (2) lapang Badminton



Terima kasih anda telah mengunjungi ke situs Desa Parakan



Struktur Organisasi Pemeritahan Desa Parakan
1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Perangkat Desa
4. Badan Permusyawaratan Desa
5. Lembaga Kemasyarakatan
- LKMD
- Karang Taruna
- Hansip

INFO KEGIATAN DESA PARAKAN

Info Kegiatan Desa terdiri dari :
PERINGATAN HARI KEMERDEKAAN RI KE 61
DI DESA PARAKAN



Semangat kmerdekaan RI di Desa Parakan masih berkobar, ditandai sebelum hari kemerdekaan di seluruh rumah warga terutama yang berada dipinggir jalan hampir semuanya memasang bendera merah putih dan baligo lainnya, antusias warga baik pemuda/i maupun orang tua setelah pada hari kemerdekaan dan setelahnya mereka mengadakan kegiatan-kegiatan di masing-masing Dusunnya ada juga yang menyelenggarakan di setiap RW untuk menyemarakan kemerdekaan RI adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan diantaranya :



a. Kegiatan Di RW 01 Dusun Kaler
b. Kegiatan Di RW 02 Dusun Kidul
c. Kegiatan Di RW 03 Dusun Parakan Girang

Didusun 03 di setiap RT menyelenggarakan kegiatan lomba-lomba anak dan pemuda diantaranya sehingga suasana di dusun 03 Desa parakan sangat kelihatan kondusip, penuh semangat kemerdekaan


. Kegiatan Di RW 04 Dusun Buah Jenuk











Dusun 1Dusun 2Dusun 3
Baris 2 Kolom 1Baris 2 Kolom 2Baris 2 Kolom 3

Saturday, August 19, 2006

Pemerintahan Desa


PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA


TENTANG


DESA



Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan ini berlaku di wilayah desa tertentu. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa.




Desa di Indonesia

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan.



Kewenangan desa adalah:

Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.



Pemerintahan Desa

Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)




Kepala Desa
Artikel utama: Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.



Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat. Usia minimal Kepala Desa adalah 25 tahun, dan Kepala Desa haruslah berpendidikan paling rendah SLTP, penduduk desa setempat.




Perangkat Desa

Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Salah satu perangkat desa adalah Sekretaris Desa, yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil. Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota.



Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.




Badan Permusyawaratan Desa

Artikel utama: Badan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.



Keuangan desa

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa



Sumber pendapatan desa terdiri atas:

Pendapatan Asli Desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong
Bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota
bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
APB Desa terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.



Lembaga kemasyarakatan

Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan, yakni lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Salah satu fungsi lembaga kemasyarakatan adalah sebagai penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.



Pembentukan desa

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.



Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat. Desa yang berubah menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari pegawai negeri sipil.



Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.



Pembagian administratif

Dalam wilayah desa dapat dibagi atas dusun, yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa